Pernyataan Anies Baswedan pada Media Asing, Ingin Data Covid-19 Transparan, tapi Kemenkes Tak Mau

Posted on
Avatar

Kepada media asing dari Australia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan ingin data covid-19 lebih transparan namun Kemenkes tak mau.

Bukan hanya itu, Anies Baswedan juga mengungkap kebingungannya ketika Kementerian Kesehatan mengumumkan Indonesia masih zero covid-19 pada Januari-Februari 2020.

Sementara, Gubernur DKI jakarta, Anies Baswedan telah memantau dan melaporkan perkembangan kasus covid-19.

Anies Baswedan menyampaikannya dalam kesempatan wawancara bersama media Australia The Sydney Morning Herald dan The Age.

Gubernur DKI Jakarta meminta Kementerian Kesehatan RI untuk transparan terkait data-data pasien positif covid-19.

Menurut dia, transparansi data dapat membuat masyarakat lebih waspada terhadap penyebaran covid-19.

Kendati demikian, sejak awal, Kemenkes tidak pernah transparan dalam membeberkan data pasien positif covid-19 karena tidak ingin membuat masyarakat panik.

Adapun, Anies Baswedan mengaku sejak Januari hingga Februari 2020, Pemprov DKI Jakarta telah mendeteksi adanya kasus covid-19 di Jakarta.

Namun, hasil yang disampaikan Kemenkes RI berbanding terbalik dengan laporan pemantauan Pemprov DKI.

Pasalnya, kala itu, Kemenkes RI mengumumkan belum ditemukan adanya kasus covid-19 di Jakarta.

“Menurut kami, bersikap transparan dan menginformasikan (kepada masyarakat) mengenai apa yang harus dilakukan adalah cara memberikan rasa aman.

Namun, Kementerian Kesehatan mempunyai pandangan berbeda, (Kemenkes menilai) transparan akan membuat (masyarakat) panik,” kata Anies Baswedan dalam artikel The Sydney Morning Herald yang terbit pada 7 Mei lalu.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bingung ketika pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI, menyatakan belum ditemukan kasus positif covid-19 di DKI Jakarta pada periode Januari-Februari 2020.

Padahal, menurut Anies dalam kesempatan wawancara bersama media Australia The Sydney Morning Herald dan The Age, Pemprov DKI telah mendeteksi adanya kasus covid-19 di Jakarta yang saat itu disebut pneumonia Wuhan.

Melihat angka covid-19 yang mulai meningkat pada periode Januari hingga Februari 2020, Anies Baswedan pun meminta jajaran Pemprov DKI untuk menangani sekaligus melaporkan perkembangan kasus covid-19.

“Jumlahnya terus meningkat pada bulan Januari dan Februari. Kemudian kami segera memutuskan, untuk semua orang di kantor kami, jajaran Pemprov DKI Jakarta, mereka semua diberi kewenangan untuk menangani covid-19 ini,” kata Anies Baswedan dalam artikel The Sydney Morning Herald yang terbit pada 7 Mei lalu.

Walaupun telah memiliki laporan data kasus covid-19 di Jakarta, kata Anies Baswedan, Pemerintah Pusat tidak mengizinkan Pemprov DKI untuk melakukan pengujian laboratorium terkait covid-19.

Pemprov DKI hanya diizinkan untuk mengirimkan sampel kasus covid-19 ke Kemenkes RI untuk diuji di laboratorium nasional.

“Ketika jumlahnya mulai naik terus, pada waktu itu kami tidak diizinkan melakukan pengujian. Jadi, setiap kali kami memiliki kasus, kami mengirimkan sampel ke laboratorium nasional,” kata Anies Baswedan.

Namun, hasil yang disampaikan Kemenkes RI berbanding terbalik dengan laporan pemantauan Pemprov DKI. Pasalnya, kala itu, Kemenkes RI mengumumkan belum ditemukan adanya kasus covid-19 di Jakarta.

“Kemudian laboratorium nasional akan menginformasikan hasilnya positif atau negatif. Pada akhir Februari, kami bertanya-tanya mengapa (hasilnya) negatif semua,” ungkap Anies Baswedan.

Tak setuju dengan hasil covid-19 yang diumumkan pemerintah Pusat, Anies akhirnya memutuskan untuk mengumumkan sendiri hasil pemantauan Pemprov DKI kepada publik.

“Pada saat itu saya memutuskan untuk bicara kepada publik dan saya katakan kami telah memantau, ini adalah angkanya,” ungkap Anies Baswedan.

Pernyataan Anies Baswedan kembali direspons Kemenkes RI. Pemerintah Pusat tetap menyatakan tidak ada kasus covid-19 di Jakarta.

“Kementerian ( Kesehatan ) semacam langsung merespons bahwa kami tidak memiliki kasus positif ( covid-19 ),” ucap Anies.

Angka Kematian lebih tinggi

Anies Baswedan juga mengatakan angka kematian covid-19 di Jakarta lebih tinggi dibandingkan angka kematian nasional akibat covid-19 yang dirilis Pemerintah Pusat selama ini.

Hal ini mengacu pada data pemakaman jenazah dengan protokol pemulasaran jasad pasien covid-19 yang dimiliki Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.

Tercatat 4.300 pemakaman jenazah pada paruh kedua Maret 2020 dan 4.590 pemakaman jenazah pada April 2020.

Jumlah tersebut menunjukkan adanya kenaikan 1.500 kasus pemakaman jenazah dibanding bulan-bulan sebelum pandemi covid-19 yang rata-rata pemakaman jenazahnya hanya sekitar 3.000 setiap bulan.

“Angka kematian itu menunjukkan dugaan tingginya kasus covid-19. Jika kita sebut tingkat kematian akibat covid-19 sebesar 5 sampai 10 persen, maka kemungkinan, ada 15.000 sampai 30.000 kasus positif covid-19 di Jakarta.

Angka kematian dan kasus positif covid-19 diperkirakan jauh lebih tinggi dibanding angka yang dirilis Kemenkes,” ujar Anies.

Kata Menkes Februari lalu

Berdasarkan catatan Kompas.com, pada 11 Februari 2020, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto memang mengatakan, belum adanya virus Corona yang terdeteksi di Indonesia seharusnya tidak perlu dipertanyakan.

Apalagi, kata dia, pemerintah telah waspada melakukan pencegahan dan deteksi terhadap orang-orang yang diduga terpapar virus Corona.

“Kita semua waspada tinggi, melakukan hal-hal yang paling level kewaspadaannya paling tinggi, dan peralatan yang dipakai juga peralatan internasional,” kata Terawan di Kantor TNP2K, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

“Kalau tidak (ada temuan virus Corona) ya justru disyukuri, bukan dipertanyakan. Itu yang saya tak habis mengerti, kita justru harus bersyukur Yang Maha Kuasa masih memberkahi kita,” lanjut dia.

Kala itu, Terawan pun berharap tidak ada yang menyangsikan persoalan tersebut.

Adapun, Anies Baswedan sebenarnya sudah berulang kali menyampaikan pernyataan serupa terkait pemantauan Pemprov DKI terhadap kasus covid-19 dalam sejumlah rapat maupun konferensi pers dengan media nasional.

Salah satunya saat mengumumkan kegiatan belajar di sekolah dihentikan sementara pada 14 Maret 2020.

“Kami di Pemprov DKI Jakarta mengantisipasi penyebaran covid-19 ini sejak bulan Januari,” kata Anies Baswedan saat itu.

Pada saat melakukan konferensi video dengan Wakil Presiden RI Maruf Amin, 2 April 2020, Anies Baswedan kembali menyampaikan langkah-langkah yang dilakukan Pemprov DKI sejak awal Januari.

“Ketika sudah mulai muncul masalah di Tiongkok waktu itu, kami di Jakarta langsung membuat langkah berbicara dengan pengelola rumah sakit-rumah sakit di Jakarta.

Waktu itu menyosialisasikan tentang gejala-gejala dan menyiapkan agar semua fasilitas kesehatan di Jakarta tahu apa yang harus dikerjakan bila menemukan pasien,” ucapnya.

Jangan Lupa share