Virus corona: Data Covid-19 disebut pakar ‘tidak dapat diandalkan’, pemerintah Indonesia klaim ‘tak ada penutupan data’

Posted on
Avatar

Validitas data Covid-19 yang setiap hari diumumkan pemerintah Indonesia dipertanyakan sejumlah peneliti menyusul perbedaan data nasional dan daerah, serta ketiadaan beberapa informasi yang dianggap penting.

Presiden Joko Widodo sendiri pada Senin (13/04) telah meminta jajarannya untuk melakukan integrasi data.

Perbedaan data, salah satunya, terlihat dari data Covid-19 di Banten.

Hingga 13 April, Pemerintah Provinsi Banten, salah satu provinsi dengan jumlah Covid-19 tertinggi di Indonesia, telah mengumumkan 27 kasus kematian akibat kasus corona.

Namun, di tanggal yang sama, hingga satu hari kemudian, pada Selasa (14/04), pemerintah pusat hanya mengumumkan 22 kematian di Banten.

Data kematian berbeda juga terlihat pada data Jawa Tengah.

Saat provinsi itu sudah mengungkapkan adanya 34 kematian pada 13 April 2020, pemerintah pusat hanya mengumumkan adanya 26 kematian di provinsi itu hingga Selasa (14/04).

Tak hanya di Banten dan Jawa Tengah, perbedaan data meninggal ataupun jumlah kasus positif, juga terlihat di daerah lain seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Papua, dengan data di pusat lebih kecil dibanding data daerah.

YURIANTOHak atas fotoBNPBImage captionSejumlah data yang dimiliki pemerintah pusat dan daerah tidak sinkron.

Barry Sianturi, peneliti Ikatan Alumni Departemen Matematika Universitas Indonesia, mengatakan perbedaan data di tingkat pusat dan daerah cukup membuat para ilmuwan repot membuat pemodelan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Hal itu pun, ujarnya, mempengaruhi hasil penelitian.

“Tentu peneliti terbatas kemampuan prediksinya … kapasitas modelling dan prediksi sebetulnya kecil, karena kami mencocokan data ke data yang tingkat reliability (keandalannya) nggak tinggi-tinggi banget,” ujar Barry.

Timnya telah memprediksi beberapa model.

Salah satunya, kasus covid-19 di Indonesia, bisa mencapai 60.000, jika kebijakan pemerintah terkait pembatasan pergerakan tidak tegas dan masyarakat tidak disiplin, menurut laporan yang mereka buat.

Berpengaruh ke kebijakan

Menurut Barry, permasalahan data itu akan berpengaruh pada kebijakan publik yang akan diambil pemerintah.

“Idealnya semua kebijakan itu harus berdasarkan bukti. Tapi kalau evidence-nya saja (data) tidak bisa diandalkan, bagaimana kebijakan yang diambil bisa diandalkan untuk menyelesaikan masalah yang ada?”

“Kalau datanya tidak sesuai kenyataan, kebijakannya akan jelek,” kata Barry.

Warga mengenakan maskerHak atas fotoANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AImage captionHampir semua pengguna transportasi umum kini menggunakan masker.

Salah satu penyebab perbedaan data adalah karena sistem pendataan tidak seragam, seperti yang terjadi di Banten.

Kepala Bidang Aplikasi, Informatika dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Banten, Amal Herawan, mengatakan pihaknya mendata berdasarkan domisili pasien.

Jika ada pasien Jakarta yang dirawat di Banten misalnya, pasien itu tidak akan masuk hitungan Banten, ujar Amal.

Sementara, Amal mengatakan pemerintah pusat mendata berdasarkan jumlah kasus Covid-19 yang ada di sejumlah rumah sakit di kawasan Banten.

virus coronaHak atas fotoSONNY TUMBELAKA/AFPImage captionSeorang warga Bali mengenakan masker saat acara Galungan, 19 Februari 2020.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Brian Sriprahastuti, mengatakan perbedaan data antara daerah dan pusat bukan terjadi karena ada upaya penutupan data.

Ia mengatakan perbedaan itu bisa terjadi setelah pemerintah pusat memverifikasi data daerah untuk memastikan kasus yang dilaporkan sesuai dengan kriteria Organisasi Kesehatan Dunia, WHO.

Brian mengatakan, kemungkinan ada daerah yang memasukan angka hasil tes cepat (rapid test) ke dalam kasus positif, meski WHO menyebut, yang bisa dikategorikan positif adalah hasil tes PCR.

“Data dari daerah itu belum tentu hasil yang benar. Secara alur, data yang disampaikan pemerintah pusat adalah data yang sudah tervalidasi. Logika saya, hasil (data kasus) pusat akan lebih kecil dari daerah,” kata Brian.

Ia menambahkan pemerintah sedang mengembangkan sebuah dasbor bersama yang bisa digunakan seluruh pemerintah daerah untuk mengunggah data Covid-19.

Hal itu ditujukan agar data nasional dan daerah terintegrasi, ujarnya.

‘Analisis data ODP, PDP’

Pengendaa motor mengenakan maskerHak atas fotoANTARA FOTOImage captionPemerintah mengembangkan sistem terintegrasi untuk mendata kasus Covid-19.

Pandu Riono, Peneliti Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia, juga mengkritik data pemerintah yang disebutnya belum mencantumkan beberapa hal yang penting.

Di antaranya, jumlah orang yang dirawat di rumah sakit karena suspek Covid-19 dan berapa orang yang meninggal dunia dalam status Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Juru Bicara Pemerintah untuk Penangananan Covid-19, Achmad Yurianto, mengumumkan jumlah PDP sebanyak 10.482 orang dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) 139.137 orang (14/04), dan menurut Pandu, data itu perlu dianalisis.

“Perlu dianalisis, berapa yang sudah dites dan hasilnya berapa persen yang positif,” kata Pandu.

Imbauan WHO agar mengurangi resiko terpapar virus corona.
Hak atas fotoWHOImage captionImbauan WHO agar mengurangi resiko terpapar virus corona.

Sementara, data PDP yang meninggal ada yang sudah diungkapkan oleh sejumlah daerah dan perlu diintegrasikan ke sistem nasional, ujar Pandu.

Hal itu, katanya, akan memberikan gambaran situasi Covid-19 yang sesungguhnya.

“Situasi ini kan disebut sebagai iceberg (gunung es), (tapi) puncaknya saja belum dapat kita gambar apa lagi gunungnya? Karena apa yang dilaporkan hanya hasil laboratorium,” katan Pandu.

Ia mengatakan jika data bisa mencerminkan keadaan yang sebenarnya, masyarakat akan lebih waspada dan berpartisipasi dalam upaya pemutusan rantai penyebaran virus corona.

Jangan Lupa share